EDUKASITERKINI.com—Budaya malu di Jepang berkaitan erat dengan penguatan norma sosial, integritas, kedisiplinan, produktifitas dan tanggungjawab.

Akibatnya, tidak ada tempat dan ruang bagi pejabat yang tidak jujur. Pejabat korup dan tidak produktif dikategorikan sebagai benalu birokrasi yang sangat memalukan.

Termasuk pejabat yang tidak menepati janji atau tidak menunaikan amanah rakyat sehingga menimbulkan penderitaan, maka lazimnya oknum pejabat akan meletakkan jabatan sekalipun tidak diminta, tandas pengamat dan praktisi hukum, Dr Nasiruddin Pasigai,SH,MH kepada EDUKASITERKINI.com, Jumat (10/9).

Selanjutnya, kata Nasiruddin Pasigai, disusul sikap sportif, yakni mengembalikan seluruh gaji dan tunjangan yang pernah diterima dari negara. Luar biasa ya.

Budaya birokrat tersebut diatas, memberi energi terhadap tumbuhnya kultur demokrasi yang sehat dan efektif (substantif).

Dengan demikian, rakyat setempat tak perlu menguras energi untuk mengajukan petisi, pernyataan mosi tidak percaya kepada pejabat publik, ataupun melakukakan berbagai aksi- aksi demonstrasi seperti yang sering terjadi di negara lain.

Nasiruddin yang juga mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ujungpandang itu menegaskan, dalam konteks tersebut, Jepang bangkit menjadi negara raksasa dibidang ekonomi dan teknologi. Kemudian, mampu bersaing secara kompetitif dengan berbagai negara maju di benua Eropa.

”Saya belum tahu persis, apakah budaya malu ala Jepang bisa diadopsi dan tumbuh dengan baik di Indonesia,” kata Nasiruddin Pasigai. (muhar).

 99 total views,  1 views today

By Muhar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *