EDUKASITERKINI.com—Diskusi Mubalig IMMIM Virtual via Zoom yang mengusung topik ”Larangan Menista Agama Lain dari Perspektif Hukum” Sabtu (11/9) mendapat apresiasi sangat positif dari berbagai kalangan.

Kegiatan tersebut dihadiri, Ketua Umum DPP IMMIM, Prof.Dr.Ahmad M.Sewang, M.A, Rektor UIN Alauddin Prof.Hamdan Juhannis. Hadir pula sejumlah mubalig, tokoh lintas agama dan akademisi.

Narasumber Prof.Dr.La Ode Husen, SH, MH (Guru Besar Fakultas Hukum UMI) dan Prof.Dr.M.Ghalib, MA (Direktur PPsUIN Alauddin). Bertindak Host Dr.M.Ishaq Shamad dan Dr.Nurjannah Abna.

Ketua DPP IMMIM, Prof Dr H Ahmad M.Sewang dalam pengantar diskusi, sangat apresiasi PPs UIN Alauddin atas kerjasamanya dengan IMMIM dalam pelaksanaan acara diskusi ini. Demikian pula apresiasi serupa kepada kedua narasumber.

Rektor UIN Alauddin, Prof.Hamdan Juhannis mengapresiasi IMMIM dan PPs UIN Alauddin atas pelaksanaan diskusi ini sebagai wadah ideologi menumbuhkembangkan keyakinan tentang kesucian dan kebenaran.

Agama itu simbol kebenaran atau kesucian. Penganut agama yang konsisten, pasti berada pada simbolistik yang konsisten. Jika melihat orang tertentu, kadang bertanya, apa agamanya, Islam ji itu? Kita berada dalam menyirami keyakinan kita. Karena nilai agama melahirkan moral, nilai kebenaran, dan nilai keyakinan.

Ini merupakan diskusi yang bisa mengakses dialog produktif, dan diharapkan terus bisa berkolaborasi dengan IMMIM untuk kolaborasi mutualisme yang saling menguntungkan, termasuk dengan UMI sebagai kakak tertua UIN Alauddin dalam pencerahan masyarakat muslim, harapnya.

Prof Laode Husen, SH, MH menyampaikan, kegiatan zoom seperti ini fenomena akhir zaman. Di dalam Alquran

Surah Lukman, dikisahkan seorang anak dengan orang tuanya di Syurga dan anak di Neraka.

Mereka bisa saling melihat tapi tidak bisa saling berjabat tangan. Apa yang kita lakukan disini bisa terbaca dengan orang lain, jelas Dekan Fakultas Hukum UMI itu.

Dikatakan, Indonesia berdasarkan Pancasila dengan Ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama. Namun Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara Teokrasi seperti di Vatikan.

Dasar negara Indonesia ini menentukan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ada jaminan kebebasan dalam beragama, dan menjadi bagian dari hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat universal yang harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan. Tidak boleh dirampas apalagi dinistakan, jelasnya.

Negara harus hadir memberi perlindungan HAM bagi warganya. Olehnya itu, bangsa Indonesia di PBB mengemban moral dan tujuan menjunjung tinggi hak-hak agama.

Sebenarnya hukum penistaaan agama bersifat universal, namun masuk dalam hukum ujaran kebencian. Di dunia ini, 20% negara yang memiliki hukum anti penistaan agama.

Di Indonesia hukum pidananya masih menggunakan hukum warisan kolonial, termasuk tentang penistaan agama. Meskipun pemerintah orde lama pernah melakukan penetapan melalui Presiden tentang pencegahan penodaan agama, sebutnya.

Salah satu yang menjadi dasarnya di dalam KUHP pasal 156a. Indonesia melarang perbuatan permusuhan atau penodaan agama lain, dan menodakan agama. Ancaman pidana 5 tahun penjara.

Penodaan suatu agama, ada ancamaan hukumannya. Untuk itu, diperlukan keterlibatan semua pihak bersinergi dan berkolaborasi agar bisa melakukan upaya pencegahan, harapnya.

Sementara itu, Prof. M.Ghalib menegaskan, tema diskusi kali ini sesuai motto IMMIM “Bersatu dalam Aqidah Toleransi dalam masalah Furu’ dan Khilafiyah”.

Pesan khususnya, kita siap berdampingan saudara kita agama lain. Misalnya IMMIM bertetangga Keuskupan. Diperlukan bagaimana membangun komunikasi dengan saudara kita yang berbeda agama, jelasnya.

Diskusi mubalig sering dalam bentuk Gazwatul Fikr, namun lebih baik berbentuk Sighatul fikr, yakni saling bersinergi. Demikian pula dalam sejarah Islam bagaimana Nabi Muhammad Saw diutus dengan visi kerahmatan, yakni Wamaa arsalnaaka ilaa rahmatan lil aalamyn.

Dikatakan banyak ayat yang membahas, setiap umat memberi peringatan melalui Nabi dan Rasul. Dalam Alquran Surah An Nisa 163 disebutkan, Allah mengutus Nabi dan Rasul, sebagian dikisahkan dan sebagian yang tidak dikisahkan, dan ini kita tidak tahu jumlahnya.

Nabi Muhammad Saw sangat dipercaya masyarakatnya yang saat itu penyembah berhala. Konflik kehadiran Nabi menggangu aspek ekonomi dan politik. Walaupun ada upaya kerjasama saling menguntungkan, namun dalam Q.S.Al Kaafirun jelas mengatur bekerjasama, dengan tegas lakum diynukum waliyadin (bagimu agamu dan bagi kami agama kami), jelasnya.

Ketika Nabi SAW di Madinah, the ruiling class adalah Yahudi dan Nasrani. Nabi menfasilitasi pertemuan tripatritIslam, Kristen dan Yahudi. Dalam Alquran Ali Imran 64, ada harapan kalimatun sawa’, ada tawaran ke kalimat sawa’, maka paling tidak diakui eksistensi kami, sebutnya.

Pengakuan eksistensi dalam membangun dialog dalam umat beragama dijelaskan dalam Alquran Surah Al Anam 108. “Jangan memaki orang yang menyembah selain Allah, maka mereka akan memaki Allah Swt.Karena setiap orang meyakini apa yang diyakini adalah kebenaran. Karena itu, memaki orang lain sama dengan memaki diri sendiri, jelasnya.

Makanya Rasulullah, menyampaikan bagaimana beliau memberi penghormatan, ketika terjadi dialog tri patrit di masjid Nabawi, umat Kristen melakukan kebaktian di sudut masjid, karena tidak ada gereja di Madinah saat itu.

Untuk itu, langkah terbaik membangun dialog dengan sejumlah organisasi di FKUB dan mewadahi pemuda lintas agama. Kita tidak menemukan referensi Rasulullah menghina agama lain.

Pada sesi tanya jawab, Hasanna Lawang, akademisi UMI sangat mengapresiasi IMMIM ini memberi kontribusi dalam merajut dan bisa berdampingan antar agama dan sesama manusia.

Prof Nasir Siola mengemukakan, penganut agama jangan sampai menghabiskan energi dalam menghindari penistaan agama. Namun tidak pernah jalan-jalan ke pantai Losari melihat pengemis disana. Karena itu perlu wadah bagi anak muda agar tidak terbatas geraknya dalam membangun kebersamaan dengan penganut agama lain.

Narasumber Prof La Ode menambahkan, penistaan agama secara universal masih dipahami secara parsial. Hukum penistaan masuk dalam ujaran kebencian, hukum paling tua yang dianut berbagai negara.

Tapi Al Gazali menyatakan berfikir akliah falsafiah. Jika berfikir akliah syariah harus jelas dari sudut pandang dan dasarnya ada. Terkait penistaan agama, secara universal, adalah sikap tidak sopan dan penghinaan terhadap tokoh suci, tokoh agama, dan benda-benda. Perlu dikongkretkan dan dirumuskan kembali dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Karena itu, belum kongkret dalam hukum pidana. (rls).

 85 total views,  1 views today

By Muhar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *