EDUKASITERKINI.MAKASSAR.COM—Alhamdulillah, UMI dapat amanah sebagai tuan rumah (host) Focus Group Diiscussion (FGD) secara daring dan offline bertema ”Presidential Threshold dan Ancaman Oligarki Pemecah Bangsa”, Selasa (16/11) di Auditorium Aljibra, Kampus II UMI Jl Urip Sumoharjo, Makassar.

Kegiatan yang dipandu Abd Majid,S.Sos.I,M.Si (Wskil Dekan 3 Fak. Sastra UMI dan Mahasiswa S3 Universitas Gajah Mada) itu menghadirkan pembicara, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (Ketua DPD RI) sebagai keynote speaker. Pembicara lainnya,Dr Fahri Bachmid,SH,MH (dosen HTN FH- UMI), Tamsil Linrung (DPD RI).

Hadir Ketua Yayasan Wakaf (YW) UMI, H Mochtar Noor Jaya), Pengurus YW UMI Bidang Pendidikan, Prof Dr Hj Masrurah Mochtar, para Wakil Rektor, para Dekan dan Guru Besar Fakultas Hukum UMI, Prof Dr HA MuinFahmal,SH,MH dan Prof Dr H Laode Husen,SH,MH.

Hadir pula, Dr Jayadi Nas (Staf Ahli Plt Gubernur Sulsel), Kol Andi Suyuti (Staf Ahli Pangdam XIV/Hasanuddin), utusan walikota,KPU Makassar,Bawaslu, Parpol dan sejumlah organisasi lainnya.

FGD turut dihadiri, Habib Ali Alwi, H TB M Ali Ridho Azhari,SH (Senator Banten),Ir H Djafar Alkatiri,MH (SenatorSulut), Ajbar (Senator Sulbar), dr Asyera Respati A Wundalero (Senator NTT), Andi Muh. Ihsan (Senator Sulsel).

Rektor UMI, Prof Basri Modding saat pembukaan berterima kasih setinggi-tingginya pada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti atas kepercayaan menetapkan UMI sebagai host.

”Kepercayaan pada UMI itu merupakan rezeki terbesar dan kami menilai DPD-RI tak salah pilih, karena UMI yang merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi (PT) di luar Jawa terakreditasi INSTITUSI UNGGUL memang selama ini terbuka untuk kerjasama dengan pihak manapun.

Menyinggung tema FGD ”Presidential Threshold dan Ancaman Oligarki Pemecah Bangsa” tentu kita harus mengacu pada aturan. Namun, jika ada yang menilai dalam aturan tersebut terdapat hambatan dalam berdemokrasi, tentulah perlu didiskusikan.

”Kami sangat meyakini, narasumber yang memiliki kapasitas ilmu dibidangnya, tentu akan memaparkan secara mendalam terkait aturan Presidential Threshold tersebut. Prinsipnya UMI sangat respon positif temu ilmiah ini. Apalagi, diyakini akan banyak buah fikiran dari peserta FGD,” kata Basri Modding.

Sementara itu keynote speaker AA Lanyalla Mahmud Mattalitti mengajukan tiga pertanyaan. Apakah pengaturan Presidential Threhold (PR) dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah sesuai konstitusi, mengingat UU penjabaran dari konstitusi?.

”Selanjutnya, apakah PR sesuai keinginan masyarakat, mengingat salah satu tujuan lahirnya UU untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat?. Kemudian, apakah PR dimaksudkan perkuat sistem presidensial dan demokrasi atau justru memperlemah,” tanya LaNyalla.

Beberapa waktu lalu, tandas LaNyalla, dia membuka FGD di Unismuh Yogyakarta. Dari tiga narasumber pakar Hukum Tata Negara, semuanya mengatakan, tidak ada perintah konstitusi untuk melakukan pembatasan dukungan untuk pencalonan presiden. Yang ada, adalah ambang batas keterpilihan presiden, ungkap LaNyalla.

Ditemui terpisah, Ketua Panitia FGD, Prof Dr Ir Hatta Fattah menjelaskan, berbagai pemikiran yang mencuat dalam FGD terkesan menyorot tajam aturan Presidential Threshold. Aneka gagasan itu merupakan bahan berharga bagi tim perumus dalam merumuskan hasil FGD. Setelah dirumuskan, naskah kajian akademik itu segera diserahkan ke DPD RI. (arf).

 114 total views,  1 views today

By Muhar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *