MAKASSAR.EDUKASITERKINI.COM—Ramainya pemberitaan mengenai warga Bone yang diduga keras meninggal setelah divaksin di Bone mendapat atensi dan keprihatinan dari berbagai kalangan.

”Jika kelak terdapat bukti kuat secara hukum memang benar ada warga Bone wafat setelah divaksin, maka harus ada pihak bertanggung jawab. Keluarga korban harus menuntut pihak terkait, termasuk pihak yang diduga memaksakan vaksinasi dengan dalih tidak akan mendapatkan pupuk dan atau pelananan sosial maupun pelayanan publik lainnya,” tegasPembina Institut Hukum Indonesia, H Sulthani,SH,MH kepada wartawan, Senin (29/12) malam di Kantor PERADI DAMAI, Jalan Cendana, Makassar.

H Sulthani yang juga alumni Fakultas Hukum UMI dan pernah mengecap pendidikan ilmu hukum di Institut Ilmu Hukum Bandung itu menandaskan, akibat adanya korban jiwa,maka sebagai bentuk kepeduliannya, Institut Hukum Indonesia Devisi Pelayanan Bantuan Hukum siap mengawal dan mendampingi keluarga korban jika diperlukan untuk proses hukum lebih lanjut.

Satu hal penting yang harus dipertimbangkan, lanjut mantan Ketua DPRD Sinjai itu, sebaiknya berbagai kalangan, berhentilah melakukan upaya serta langkah-langkah tidak logis. Terlebih lagi, jika langkah dimaksud berpotensi menyengsarakan rakyat dengan dalih, warga wajib vaksin.

”Tidak boleh peraturan lebih rendah mengalahkan Undang- undang. Jangan paksa rakyat untuk vaksin jika memang rakyat tidak menghendaki divaksin. Pertimbangan hukumnya, sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP), sebelum divaksin, seseorang itu lebih awal diobservasi kesehatannya. Jika hasil observasi, seseorang ternyata tak layak vaksin. Janganlah divaksin. Perlu diingat, kesehatan itu hak rakyat, tidak boleh dikaitkan dengan pelayanan publik atau bantuan sosial dengan vaksin,” tegas Kandidat Doktor Hukum Pascasarjana UMI itu.

Dalam konstitusi RI sangat jelas, negara kita adalah negara hukum (rechstaat) dan demokrasi, bukan negara kerajaan atau kekuasaan. Untuk itu, wajib hukumnya, lindungi dan selamatkan rakyat, bukan justru menerapkan kebijakan yang lebih bersifat memaksa, tegas Ketua Umum PERADI DAMAI yang juga Ketua Panitia Reuni Akbar 2022 Alumni Fakultas Hukum UMI ini (arf).

 108 total views,  1 views today

By Muhar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *