MAKASSAR.EDUKASITERKINI.COM—Tak hanya penguatan karakter, namun Masyarakat Pemerhati tindak pidana korupsi juga mengajak masyarakat dan mahasiswa bisa melek hukum. Selain itu bisa mengetahui dasar-dasar dan pergerakan hukum yang benar.

Salah satunya, mengenai urgensi pemahaman aspek kerugian keuagan negara dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Saat Focus Group Discussion, Rabu, 9 Februari, Mantan Hakim Agung ad hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, Prof Dr Abdul Latif,SH,MH mengatakan, mahasiswa harus mengetahui, jika masyarakat Sulsel itu, bukan hanya masyarakat biasa, tetapi juga terlibat aktif dalam penyelenggara memantau hukum.

Apalagi, kata Prof Latif yang juga Guru Besar Fakultas Hukum UMI, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola keuangan negara termasuk keuangan daerah.

Mereka ini senantiasa harus dapatkan pencerahan agar mengerti secara benar tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola keuangan negara.

“Banyak ASN yang salah kaprah dalam mengelola keuangan negara, hingga mereka terjebak dalam kasus hukum. Makanya mereka ini harus terus diberi pendampingan,” ucapnya.

Untuk itu, kata Prof Abdul Latif, jajaran Fakultas Hukum UMI mesti menyampaikan ke publik. Dengan demikian, tidak mudah mengeluarkan uang negara dalam kegiatan apapun tanpa memenuhi prosedur sah. Harus ada berkas penting, bukti audit dan lain-lainnya.

“Dalam praktek, ini biasanya banyak korban dari pihak bendahara jika pemerintah keluarkan uang tetapi prosedur administrasinya tidak terpenuhi. Dari aspek hukum, hal demikian itu berpotensi membahayakan pihak bendahara,” kunci Latif yang juga produktif menulis buku hukum itu. .(rls.)

 80 total views,  1 views today

By Muhar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *