EDUKASITERKINI.JAKARTA–Prof Dr Basri Modding, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Indonesia (APTISI) Wilayah IX-A Sulsel, hadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR-RI di Ruang Rapat Komisi X DPR-RI Jakarta, Senin (30/05/2022).

RDPU dihadiri Komisi X DPR-RI dan Ketua APTISI seluruh Indonesia, termasuk Ketua APTISI Wil. IX-A Sulsel Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.Si.

Ketua APTISI Wil. IX-A Sulsel yang juga Rektor UMI itu diberi kesempatan berbicara mewakili PTS WilayahbIndonesia Timur. Mantan Direktur Pascasarjana UMI tersebut desak Pimpinan Komisi X DPR-RI agar akreditasi Program Studi Ilmu Kesehatan dan Akreditasi Prodi lainnya dikembalikan ke BAN-PT.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI tersebut menolak keterlibatan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sebagai lembaga akreditasi mandiri yang membebani Perguruan Tinggi Swasta pada aspek finansial di dalam melakukan akreditasi Prodi.

”Kami bermohon, jika ada rancangan pendidikan yang diajukan pemerintah, agar melibatkan APTISI untuk memberikan masukan yang bernilai positif. Tujuannya untuk perjuangkan masa depan pendidikan,” tegas Guru Besar UMI itu.

Setelah mendengar masukan tersebut point-point penting yang disetujui Komisi X DPR-RI menyetujui akreditasi Prodi di Perguruan Tinggi dikembalikan kepada BAN-PT.

Selanjutnya, Pungutan Pajak (PPh & PPn) dipandang melanggar Undang-Undang karena Perguruan Tinggi merupakan lembaga nirlaba.

DPR-RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) yang khusus membahas tentang Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia; Pembukaan Prodi Kedokteran didukung DPR-RI untuk didorong pemerintah, tutupnya. (arf).

 41 total views,  1 views today

By Muhar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *